Dedi Mulyadi tinjau sistem jalan tol dan penghapusan pajak kendaraan

Konsep Jalan Berbayar sebagai Solusi Pendapatan Daerah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengemukakan kembali ide penerapan jalan berbayar sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dilakukan mengingat penurunan fiskal provinsi yang terus-menerus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sektor yang dinilai akan kehilangan pendapatan adalah pajak kendaraan bermotor, khususnya mobil listrik.

Menurut Dedi Mulyadi, dengan semakin populernya mobil listrik dan penggunaan bahan bakar yang menurun, diperlukan adanya mekanisme pajak yang lebih sesuai dengan perubahan tren transportasi. Ia menyatakan bahwa pajak pada kendaraan bermotor tidak seharusnya didasarkan pada logika karbon, melainkan pada penggunaan jalan raya.

“Penerapan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon, tapi logika penggunaan jalan raya,” ujarnya saat berbicara di DPRD Jabar, Bandung, Senin (11/5/2026). Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jabar sedang melakukan kajian terkait penghapusan pajak kendaraan bermotor dan diganti dengan sistem jalan berbayar.

Keuntungan dari Sistem Jalan Berbayar

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penerapan jalan berbayar akan diberlakukan pada jalan provinsi yang memiliki kualitas setara dengan jalan tol. Menurutnya, sistem ini lebih adil dibandingkan pajak kendaraan bermotor yang dikenakan tanpa mempertimbangkan penggunaan jalan secara langsung.

“Jika kendaraan dipungut pajak tetapi tidak pernah menggunakan jalan, itu tidak adil,” katanya. Ia menegaskan bahwa konsep ini masih dalam tahap kajian dan belum bisa diterapkan secara instan. Prasyarat utama adalah seluruh jalan provinsi harus memenuhi standar seperti jalan tol.

Untuk itu, Pemprov Jabar sedang mengkoordinasikan kajian akademik bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Jabar. Tim tersebut akan bekerja sama dengan para ahli transportasi dan akademisi untuk memastikan kelayakan sistem jalan berbayar.

Pengalaman Sebelumnya dengan Sistem Berbayar

Konsep jalan berbayar bukanlah hal baru bagi Jawa Barat. Pada era Gubernur Ahmad Heryawan di 2017 lalu, konsep electronic road pricing (ERP) pernah muncul. Skema ini diterapkan di wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, termasuk di Margonda, Kota Depok.

Penerapan ERP ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan roda empat yang masuk ke DKI Jakarta setiap harinya. Studi awal menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang masuk dari wilayah penyangga Jakarta mencapai rata-rata 2 juta kendaraan per hari. ERP akan dipasang di jalur provinsi di Margonda, mirip dengan gerbang tol otomatis yang dilengkapi perangkat pemindai dan kamera.

Kendaraan yang melintas akan tercatat dalam database dan tarif akan dikenakan berdasarkan penggunaan jalan. Namun, rencana ini sempat tertunda karena penolakan dari Pemkot Depok pada waktu itu.

Teknologi Digital untuk Penerapan Jalan Berbayar

Dedi Mulyadi memastikan bahwa konsep dan teknologi jalan berbayar sudah banyak diterapkan di negara-negara lain. Dengan sistem digital, pengendara mobil tidak perlu melakukan tap seperti di gerbang tol. Ini akan memudahkan proses pembayaran dan mengurangi kemacetan.

Meski masih dalam tahap kajian, Dedi Mulyadi optimis bahwa penerapan jalan berbayar dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah sambil tetap menjaga keadilan bagi pengguna jalan.